Salah satu tujuan Indonesia merdeka yang tertuang dalampembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraanrakyat
➢ Indexs presepsi korupsi Indonesia masih rendahmenyebabkan investor asing takut untuk berinvestasi di Indonesia dan akan berakibat pertumbuhan ekonomiterganggu serta menurunnya tingkat kesejahteraanmasyarakat. Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Selain itu, rangking Indonesia juga turun 14 tingkat, dari 96 menjadi110. Di tingkat negara-negara di Asia Tenggara, skor CPI Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang mendapatkanskor 83 poin, Malaysia dengan 47 poin, Timor Lestedengan 42 poin, Vietnam dengan 42 poin, dan Thailand dengan 36 poin.(https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34)
➢ Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang terbuktimampu mengawal merealisasi tujuan Indonesia merdekasebagai termuat dalam Konstitusi, karena telah terbuktimampu melakukan penanganan korupsi dan pengembalianuang negara cukup efektif dibanding kepolisian dan KPK.Kejaksaan telah berhasil menyelamatkan dan memulihkankeuangan negara sebesar lebih dari Rp 425 triliun(https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/27/setahun-kejaksaan-telah-selamatkan-uang-negara-lebih-dari-rp-425-triliun/) . Berdasarkan hal itulah Kejaksaan harusnyajustru diberi posisi yang independen dan jauh daripengaruh kekuasaan serta harus dimasukkan secaraeksplisit dalam UUD 45.
➢ Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang mendapat kepercayaan yang paling tinggi di masyarakat.Hasil survey Indikator Politik, kepercayaan dan tingkatkepuasan masyarakat kepada Kejaksaan RI berada di level tertinggi dengan nilai 80,6 persen ( Survei ini dilakukanpada periode 11-17 April 2023). Kejaksaan berpotensibesar mengganti peran KPK yang semakin lama tidakmendapat kepercayaan dari masyarakat.
➢ Kedepan bila kinerja Kejaksaan terus konsisten dansemakin optimal serta mendapat kepercayaan tinggi darimasayarat dalam penanganan masalah korupsi; KPK bisadibubarkan karena berdiri secara “ad hoc”, berdasarkansejahnya Komisi itu dibentuk ketika Kejaksaan dan Kepolisian dinilai tidak mampu melaksanakan tugaspemberantasan korupsi.
➢ Kewibaaan dan ketegasan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar telah menyebabkan efek kejutjera (ketakutan) bagi Koruptor Kakap dan orang orangyang berpotensi merugikan ekonomi negara.
➢ Usaha-usaha yang dilakukan anggota masyarakatuntuk Uji Materi Pembatalan Kewenangan Jaksa JadiPenyidik Tindak Pidana Korupsi, pada saat Lembaga Kejaksaan mendapat kepercayaan yang paling tinggi di masyarakat, menandakan logika hukumnya sedangsakit, merupakan langkah hukum pengingkaranterhadap amanah Konstutisi dan merupakan usaha-usaha untuk menghancurkan ekonomi Indonesia sertamenyengsarakan rakyat Indonesia.
Surakarta 11 Mei 2023
Sumber :