Kejati Sulut

KAJATI SULUT DAN KAKANWIL DJP SULUTTENGGOMALUT KONFERENSI PERS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG PERPAJAKAN

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH, di dampingi oleh Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Tri Bowo, ST.MM melaksanakan Konferensi Pers dalam rangka penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang di laksanakan atas kerja sama Kejaksaan Tinggi Sulut dan Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut yang dihadiri oleh wartawan media cetak, media online dan media elektronik, Rabu (02/12/2020).

Dalam jumpa Pers tersebut Kajati Sulut menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulut telah menerima 2 (dua) Berkas Perkara dan telah dinyatakan lengkap (P-21) dan 1 (satu) perkara telah kami terima dalam pelimpahan berkas perkara dan barang bukti (Tahap II) di Kejari Manado pada beberapa hari yang lalu atas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Penyidik pada Kantor Wilayah DJP Sulawess Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Kajati Sulut juga mengatakan bahwa Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Matuku Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Sulawesi Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Tn Bowo, ST.MM menegaskan bahwa Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini bisa menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak, khususnya kepada pengusaha Property dan pengusaha hasil bumi yang ada di wilayah Kanwil DJP, agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana.

Selanjutnya Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Marasi Napitupulu,SH.MM menjelaskan bahwa Tersangka atas nama TJT selaku komisans PT JSP, sebuah perusahaan pengembang property di Manado, pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2014, PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan NIHIL atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan hasil penyidikan berhasil diungkap bahwa Tersangka melalui PT JSP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 26.243.800.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sedangkan Tersangka kedua, atas nama ET, seorang pedagang hasil bumi di Tagulandang, pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016 tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pnbadi.

Berdasarkan hasil penyidikan berhasil diungkap bahwa Tersangka memperoleh penghasilan sebesar Rp. 7.388.271.800 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.

Marasi menambahkan bahwa atas perbuatan kedua Tersangka tersebut diduga mengakibatkan Kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 3.882.645.437,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Atas perbuatan tersebut Tersangka diancam hukuman penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling banyak sebesar 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh Tersangka yang ditaksir senilai Rp. 4.158 317.192,00 (empat milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)”, pungkas Marasi.

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan kembali bahwa hasil bumi, seperti pala, cengkeh, dan kelapa, merupakan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN.

Oleh karena itu, Tri Bowo menghimbau kepada pengusaha hasil bumi yang melakukan penyerahan hasil bumi melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN.

Konferensi pers ini menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.