KEJATI SULUT GELAR PENERANGAN HUKUM DI KECAMATAN WANEA MANADO

Setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan  penyuluhan/penerangan hukum di beberapa sekolah dan instansi pemerintah di Kota Manado, Tim Penyuluhan/Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Yoni E. Mallaka, SH., bersama Tim yakni Kasi E Khathryna I. Pelealu, SH.MH, Reny Hamel, SH, Heskiel Sumombo, SH, dan Tertius Lumimbus, kembali melaksanakan Penerangan Hukum di Kantor Camat Wanea Kota Manado, Senin (12/11/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Wanea ini di hadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Wanea, Para Lurah dan Kepala Lingkungan se Kecamatan Wanea. Acara dimulai pukul 09.45 Wita dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesai Raya dilanjutkan dengan sambutan Camat  Wanea Mario Karundeng, SSTP.

Dalam sambutannya Karundeng mengatakan bahwa kegiatan penkum tersebut merupakan hal yang baik dilaksanakan di jajaran Pemerintah Kecamatan Wanea, yang didalamnya di hadiri langsung oleh sembilan Lurah dan Kepala Lingkungan se Kecamatan Wanea. Hal tersebut di karenakan  Lurah dan Kepala Lingkungan adalah ujung tombak yang seringkali menghadapi peristiwa-peristiwa hukum.

“ Kami kurang tahu aturan hukum sehingga ini menjadi kendala bagi kami. Oleh karena itu diharapkan Para Lurah dan Para Kepala Lingkungan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan apa yang diperoleh nantinya dapat di terapkan dalam pelaksanaan tugas” tegas Karundeng.

Selesai sambutan Camat dilanjutkan dengan pemaparan materi  secara bergantian oleh para narasumber yaitu Kasi Penkum menyampaikan materi tentang Tindak Pidana Korupsi; Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D); dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedangkan   Kasi E pada Asintel Khathryna Ikent Pelealu, SH.MH., menyampaikan materi tentang Tindak Pidana Narkoba.

Dalam pemaparannya terkait Tindak Pidana Korupsi, Kasi Penkum antara lain menjelaskan tentang apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana modus operandinya. Oleh karena itu, Mallaka mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Wanea bersama seluruh Lurah dan Kepala Lingkungan yang hadir untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas kedepan dan membantu pihak Kejaksaan RI dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan TP4D, Mallaka  antara lain menerangkan bahwa salahsatu tugas dari TP4D adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya preventif/pencegahan dan persuasif. Oleh karena itu, Mallaka meyarankan, jika ada Instansi Pemerintah, BUMN maupun BUMD yang melaksanakan suatu proyek pembangunan ada keragu-raguan, dapat meminta pengawalan dari TP4D Kejati Sulut maupun TP4D Kejari Manado.

Sedangkan terkait dengan LPSK, Mallaka menjelaskan bahwa jika seseorang terlibat dalam masalah hukum baik sebagai Saksi maupun Korban, ada Lembaga Negara yang  bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada Saksi dan/atau Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih lanjut, Mallaka menjelaskan bahwa dalam rangka membuka akses secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2018 LPSK telah menyelenggarakan layanan hotline/call center “148” dan aplikasi penerimaan permohonan online yang bisa di unduh melalui playstore.

“Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan perlindungan, melakukan kosultasi dan mendapatkan informasi sekaligus mengetahui status permohonan perlindungan dari pemohon atau masyarakat yang membutuhkan layanan perlindungan LPSK,” terang Mallaka.

Sementara itu Khathryna Ikent Pelealu, SH.MH  dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi tentang narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Ikent menuturkan saat ini masih banyak kasus narkotika dan obat-obat terlarang yang di tangani oleh pihak Kejaksaan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat untuk memberantas hal-hal tersebut.

“Guna memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini, Kejati Sulut melalui Tim Penkum telah masuk ke sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah termasuk Kecamatan Wanea saat ini agar kita tahu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, kita tahu tentang dampak hukumnya dan kita bisa bersama-sama membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dan membentengi lingkungan tempat tinggal kita dari ancaman narkotika dan obat-obat terlarang ini.” terang Ikent.

Selesai pemaparan dari kedua narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Para Lurah dan Kepala Lingkungan yang hadir. Mereka banyak menanyakan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang di hadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan semuanya dapat di jawab dengan baik dan jelas oleh para narasumber.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar, dan berakhir pukul 12.30 Wita. Diakhir acara para peserta di beri kesempatan secara bergantian untuk melihat alat peraga Narkotika dan obat-obat terlarang yang di bawa oleh Tim Penkum.

This slideshow requires JavaScript.