Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) M. Roskanedi, SH., Senin (11/2/2019) pukul 09.00 Wita di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang di berikan kepada Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah Predikat yang di berikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan laksana, penataan system SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

WBBM adalah Predikat yang di berikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan laksana, penataan system SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pencanangan Zona Integritas ini dilakukan Kajati di hadapan Wakajati Sulut Andi M. Iqbal Arief, SH.MH, Para Asisten, Kabag Tata Usaha, Para Koordinator, Para Kepala Seksi, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Urusan,  serta seluruh ASN pada Kejati Sulut.

Pencanagan Zona Integritas ini juga turut di hadiri oleh Gubernur Sulut yang di Wakili oleh Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, MM.Ak, Yang Mewakili Pangdam XIII Merdeka, Ketua DPRD Prov Sulut Adrei Angouw, Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Dr. Robinson Tarigan, SH.MH, Kapolda Sulut di Wakili oleh Irbit 2 Itwasda Polda Sulut AKBP J. Marlien R. Tawas, SH.MH., serta Yang Mewakili Danlantamal VII Manado, Yang Mewakili Danlanud Sam Ratulangi dan Yang Mewakili Kepala Kanwil DJP Sulut.

Dalam sambutannya Kajati Sulut mengatakan bahwa Membangun zona integritas pada dasarnya adalah melakukan perubahan yang mendasar dari paradigma lama menjadi baru,  dari paradigma yang ingin dilayani menjadi paradigma melayani.

Manajemen perubahan inilah sambung Kajati, yang akan menjadi pengungkit dalam mencapai sasaran hasil yang diinginkan yaitu meliputi perubahan penataan Tatalaksana, penataan Menejemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.  Dari penguatan tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju   pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta pemerintah dengan birokrasi yang bersih dan melayani.

Pada hakekatnya, kata Mantan Kajati Kalteng ini, membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik pada tingkat unit kerja dilingkungan instansi pemerintah sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya kerja birokrasi yang melayani publik secara baik, dan serta mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap birokrasi di lingkungan pemerintah.

Untuk itu saya mengajak seluruh jajaran Kejati Sulut untuk berkomitmen dan berkeinginan yang kuat untuk menegakkan integritas diri kita masing-masing dalam rangka  mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, keadilan yang menjadi dambaan masyarakat.

 Sudah saatnya kita tinggalkan paradigma lama kita yang ingin selalu dilayani yang menjadi penghambat kita untuk maju, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga penegak hukum, harus kita sadari sepenuhnya bahwa   rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan berhak atas pelayanan prima. Sudah saatnya pula  sebagai pelayan publik kita  bersungguh-sungguh menempatkan masyarakat pada posisi yang harus dilayani dengan baik, untuk  itu kita  harus mempunyai tekad untuk bekerja dengan penuh keikhlasan, bersih dan terhindar dari praktek korupsi kolusi maupun  nepotisme” tegas Kajati.

“Melalui pencanangan  ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan pagi ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Kejati Sulut  untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif, dan dengan pencanganan Zona Integritas ini marilah bersama-sama kita  wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat, dan hendaknya seluruh aparatur Kejati Sulut terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela dapat yang mencederai amanah rakyat. Kalau bukan kita siapa lagi, Kalau bukan sekarang kapan lagi, “ Pungkas Kajati Sulut.

 

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang di Wakili oleh Asisten Administrasi Umum  Setda Prov. Sulut Praseno Hadi, MM.Ak, mengatakan bahwa Gubernur Sulut mendukung dan mengapresiasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejati Sulut.

Dalam sambutannya yang di bacakan oleh Praseno Hadi, Gubernur Sulut mengatakan bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kejati Sulut, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, memberikan apresiasi yang tinggi sekaligus mengucapkan selamat selamat atas pelaksanaan pencanangan ini.

Saya percaya, dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejati Sulut bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

Saya pribadi sangat mendukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejati Sulut, yang saya nilai sebagai bagian untuk menunjang keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Utara.

Lebih jauh di harapkan dengan telah di canangkannya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejati Sulut akan semakin memperkokoh sinergias segenap komponen pembangunan di daerah, khususnya jajaran Kejati Sulut dalam langkah bersama untuk bekerja efektif mendorong peningkatan pelayanan publik, serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa, termasuk di dalamnya memberantas praktik korupsi, Pemerintah Provinsi Sulut sendiri saat ini tengah menerapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi serta secara konsisten menerapkan tiga pilar good governance yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

“Dalam mencapai tujuan bersama maka seiring dengan Penandatangan Pakta Integritas Pegawai Kejati Sulut yang turut terangkai saat ini, mari kita terus bergandengan tangan untuk mewujudkan birokrasi yang proferional dan akuntabel, serta menciptakan pembangunan berintegritas yang bebas dari korupsi” tutur Praseno Hadi mengakhiri pembacaan Sambutan Gubernur Sulut.

Selesai pencanangan Zona Integritas dilanjutkan dengan Penandatanganan Prasasti Pakta Integritas oleh Kajati Sulut. Setelah itu dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas secara berturut turut, yang mulai oleh Kajati Sulut dan diikuti oleh Wakajati Sulut, Para Asisten, Kabag Tata Usaha, Para Koordinator, Para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, para Kepala Urusan serta seluruh ASN Kejati Sulut.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Acara ini adalah Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sulut Mahmudi, SH.MH.

This slideshow requires JavaScript.