Kejati Sulut

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Jakarta. Wakil Presiden RI, Maruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi  kepada 55 Satuan Kerja (Satker) termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Kejaksaan Negeri Tomohon dan 20 Pejabat / Perorangan dari Kejaksaan RI pada Selasa (10/12/2019) bertempat di Hotel Bidakara yang mengambill tema “ Making Change, Making History”.

Penghargaan WBK diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief,S.H.,M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Yunardi, S.H.,M.H dan Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Edi Winarko,S.H.,M.H.

“Alhamdulillah hari ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tentu semua ini merupakan berkat kerja keras dan sumbangan pemikiran seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang konsisten untuk terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Yunardi,S.H.,M.H.

Selain membuat program yang menyentuh masyarakat, Kejari Sangihe selalu berupaya mengedepankan pelayanan publik yang terbaik.

“Ke depan, dengan harapan predikat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Hal ini tidak mudah. Memang berat. Butuh keihklasan, dan kesungguhan untuk berbuat yang terbaik untuk institusi,”tutup Kajari Kepulauan Sangihe Yunardi,S.H.,M.H.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Ucapan Selamat Wapres

Wakil Presiden Ma’ruf Amien, dalam sambutannya mengucapkan selamat
dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya
membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis. 

Ma’ruf mengatakan, penghargaan itu akan menjadi contoh bagi
kementerian/lembaga dan kepala daerah lain. Prinsip integritas di
instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan
kewenangan dan perilaku koruptif.

“Semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust
dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Ma’ruf Amien. 

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, menyatakan terdapat
sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk membangun zona
integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua,
pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen
perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

“Kemudian penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional.
Selanjutnya penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan
penghargaan,”ujarnya.