Kejari Bitung Terus Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha Dalam Program JKN-KIS

BITUNG – Kantor Cabang Manado BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI tentang Penaganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara nomor 13/MOU/1019 dan nomor B-579/G/Gs.2/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan badan usaha dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 13 s.d 14 November 2019 di Kantor Kota Bitung BPJS Kesehatan. Selama pelaksanaan dua hari tersebut terdapat 40 badan usaha yang dipanggil karena teridentifikasi sebagai Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja dan Perusahaan Daftar Sebagian Upah.

Kepala Kejaksaan Negeri Bitung yang diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Joice Tasiam, SH menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa badan usaha di Kota Bitung sudah compliance dengan ketentuan yang berlaku terutama melaporkan data dengan baik dan benar dalam keikutsertaan tenaga kerja mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Penegasan peraturan yang berlaku disampaikan dengan tegas kepada pemilik/ pimpinan perusahaan yang diundang tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.

“Badan usaha harus patuh kepada semua ketentuan yang berlaku di negara ini, harus siap dengan pemberlakuan Peraturan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan serta harus percaya bahwa negara sudah mengatur dengan baik dan sistematis agar semua pekerja di Indonesia bisa memperoleh jaminan sosial terutama di bidang kesehatan, “jelas Joice.

Nolvie Sendouw selaku Kepala Kota Bitung BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa data tenaga kerja yang telah terdaftar kemudian disandingkan dengan sumber data lainnya dan ternyata masih ditemukan ada tenaga kerja yang belum sepenuhnya didaftarkan oleh pemilik perusahaan, maka proses sanksi administratif akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir Tahun 2019 ini, kami selaku Pemerintah mengharapkan agar pemberi kerja memastikan kembali data pekerja dan anggota keluarga untuk didaftarkan secara keseluruhan serta ketaatan dalam pembayaran iuran tepat waktu dan tetap jumlah, sehingga keberlangsungan Program Jaminan Sosial dapat terus berlanjut karena pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh penduduk dapat menikmati keadilan sosial di semua lini kehidupan,”tutup Joice.

Sumber : Kejari Bitung