Andreas Atmaji Resmi Jabat Kasi Pidsus Kejari Bitung

BITUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung menggelar pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bitung di Aula Kejaksaan Negeri Bitung, Senin (15/10/18), yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung Ariana Juliastuty SH MH.

Kasi Pidsus Kejari Bitung sebelumnya dijabat Rudolf TP. Simanjuntak dimutasi ke Kejari Pontianak menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), posisi tersebut digantikan Andreas Atmaji yang sebelumnya sebagai Jaksa Fungsional (Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) Kejati Sulut berdasarkan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-562/C.4/09/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kajari Ariana mengungkapkan bahwa rotasi atau pergantian merupakan hal yang wajar. “Mutasi dan perpindahan tugas di kejaksaan itu merupakan suatu bentuk penyegaran dan promosi jabatan serta peningkatan karir bagi seorang jaksa. Dengan begitu, maka fungsi dari kejaksaan bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ariana meminta, baik kepada pejabat baru maupun pejabat lama agar tetap menjalankan tugas secara professional sebagai aparat penegak hukum. “Karena dimanapun bertugas rasanya sama apabila bisa membawa diri dan mengedepankan professional sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia,”tuturnya.

Kepada Rudolf, yang berpindah tugas ke Pontianak, Kajari Ariana menyampaikan terima kasih. “Bawalah yang baik dari Bitung untuk dikembangkan di tempat tugas yang baru. Terimakasih atas kerjasama yang telah dibangun selama ini sehingga Kejari Bitung bisa meraih prestasi yang membanggakan,”ujar Ariana.

Dirinya juga menegaskan, dengan pejabat yang baru, dapat memberikan warna baru bagi Kejaksaan Negeri Bitung. “Kami berharap Bapak Andreas dapat segera menyesuaikan diri sehingga dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsi dengan baik,” pungkasnya.

Ariana menambahkan, tugas dari kejaksaan bukan hanya sekedar penegakan hukum, melainkan juga mengawal pembangunan di suatu daerah. Apalagi, setelah dibentuknya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Penegakan hukum merupakan kewenangan kejaksaan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi keberadaan kejaksaan secara institusi bertujuan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Aspek penilaiannya untuk pembangunan,” tutupnya.(humas/ray)