Kunjungan Kerja Ke Sangihe Kajati Sulut Gelar Tatap Muka Bersama Pemkab Sangihe

Kajati Sulut Bapak Roskanedi, SH pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Wita melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahwa dalam kunjungan kerja tersebut Kajati melakukan tatap muka dan sosialisasi tentang TP4D dan Datun bertempat di ruang rapat serba guna rumah jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dihadiri oleh Wakil Bupati Helmut Hontong, SE, Kajari Muh Irwan Datuiding, SH.MH, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sangihe Erwan Budi Herianto, SH, Kasi Datun Sunoto, SH, Kasi Pidum Arif Haryanto, SH, Kasi Pidsus A Dian Leo Putra, SH, Kasubagbin Tris Duyoh, Forkominda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, pejabat eselon 2 dan 3 serta ASN di jajaran Pemkab Sangihe.

Wakil Bupati Bapak Helmut Hontong, SE dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kerja Kajati Sulut di Kabupaten kepulauan Sangihe, serta menyampaikan selamat datang kepada Bapak kajati beserta rombongan di tanah tampung Lawo, sambil menikmati alam yang indah serta masyarakat yang santun yang beraneka ragam. Dalam sambutannya Wakil Bupati Bapak Helmut Hontong, SE menyampaikan bahwa forum sosialisasi dan tatap muka dengan Kajati Sulut sangatlah penting untuk memberikan energi positif dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten kepulauan Sangihe.

Dalam sosialisasi dan tatap muka Bapak Kajati Sulut menyampaikan bahwa Kejaksaan yang merupakan salah satu aparat penegak hukum memiliki salah satu tugas yaitu menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu banyak OPD di Kab Kepulauan Sangihe merasa khawatir akan kehadiran lembaga kejaksaan sehingga membuat pembangunan didaerah menjadi terhambat. Oleh karena itu maka kejaksaan membuat TP4D yang fungsinya melakukan pengawalan, pengamanan, dan mendukung pembangunan baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang mana proses pengawalan tersebut dimulai dari tahap perencanaan. dengan adanya TP4D diharapkan Pemda dapat melakukan pembangunan tanpa ada rasa khawatir dengan lembaga kejaksaan dikarenakan apabila terdapat permasalahan yang berindikasi tindak pidana korupsi maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada APIP ( Aparatur Pengawas Interen Pemerintah ).