Kejari MoU Bersama Dinas PUPR Bitung

BITUNG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bitung dan Kejaksaan Negeri Bitung resmi bekerjasama dalam rangka pendampingan dan pengamanan terhadap proyek yang dilaksanakan Dinas PUPR. Hal ini dibuktikan saat Kepala Dinas PUPR Kota Bitung Rudy Theno ST MT dan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Ariana Juliastuty SH MH menandatangani MoU dalam bentuk Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Senin (14/5/18)

Bertempat di Kantor Dinas PUPR Kota Bitung, kegiatan tersebut dihadiri Kasi Intel Hi. Mustari Ali, Kasi Pidsus Rudolf Simanjuntak, Kasi Datun Kejari Bitung Joice Tasiam, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bitung Billy Willar, Kabid Bina Marga Julius Sumanti, Kabid SDA Rizal Sompotan, Kabid Perencanaan Mick Manauhe dan pegawai di dinas PUPR serta para kontraktor.

Dalam sambutannya, Kadis PUPR Rudy Theno mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut, yaitu untuk penyamaan persepsi dalam memberikan pendampingan hukum dan pengawalan pembangunan di Kota Bitung khususnya paket-paket pekerjaan di Dinas PU tahun anggaran 2018. “Sehingga kita memiliki pemahaman sama tentang apa-apa saja yang kita kerjasamakan nantinya,”ucapnya.

Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Bitung dalam hal ini TP4D mengenai kebijakan prosedur pelaksanaan, baik itu dari proses sampai selesai pengerjaan proyek. “Dengan adanya pendampingan hukum dari TP4D ini, dapat memberikan kepastian hukum bagi kami untuk mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan anggaran baik itu APBD dan APBN sehingga potensi kerugian negara tidak terjadi,”tukas Theno.

Sementara itu, Kajari Ariana mengatakan, pihaknya siap membantu Pemerintah Kota Bitung khususnya dinas PUPR untuk pendampingan hukum terhadap kegiatan pekerjaan proyek. “Pada prinsipnya kami siap membantu agar jangan lagi ragu mengambil tindakan maupun kebijakan dalam rangka pembangunan dan penyerapan anggaran. MoU ini ditetapkan menjadi upaya preventif atau pencegahan dari masalah-masalah hukum yang datang,”tuturnya.

Namun demikian, Kajari Ariana mengingatkan dengan pendampingan ini, bukan berarti institusinya ‘mengamini’ jika ada penyimpangan. “Bila dalam perjalanan, ditemukan penyimpangan. Ya kami akan lakukan tindakan. Bagaimana pun kami ingin amankan uang rakyat. Sesuai program kami AKUR. Ayo Kawal Uang Rakyat,”tandasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri saat dimintai tanggapannya terkait hal ini menjelaskan, bidang kerja sama tersebut akan menjaga agar Pemerintah Kota Bitung khususnya dinas PUPR tidak salah dalam mengambil putusan untuk pelaksanaan pembangunan.

Mantiri pun menekankan kepada para Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkot Bitung untuk senantiasa mengutamakan ketaatan terhadap hukum dan ketertiban administrasi tanpa mengesampingkan kecepatan pelayanan publik. “Tertib administrasi dan taat hukum tidak berarti lambat dalam memberikan pelayanan. Integritaslah yang harus diperlihatkan oleh individu sehingga ujung-ujungnya membawa perubahan dan membawa kemajuan,”tukasnya.(humas/ryp)