Kajari Ariana Pimpin Rakor Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS

BITUNG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung, Ariana Juliastuty SH MH memimpin Rapat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kota Bitung Tahun 2018, Selasa (9/5/18).

Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Bitung, rapat tersebut dihadiri Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Joice Tasiam SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Rudolf TP. Simanjuntak SH, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bitung Hi. Mustari Ali SH MH, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado dr. Greisthy E.L Borotoding dan jajarannya, Kepala Disnaker Kota Bitung, Weenas Luntungan, Perwakilan DPMDTSP Kota Bitung Kathrine Monarek dan Ketua Serikat Pekerja PPI Sulut Anwar Abdul Dalewa.

Sebagai Ketua Forum, Kajari Ariana menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan Forum Koordinasi ini adalah tercapainya komunikasi yang lebih baik dan persamaan persepsi dengan para pihak berkepentingan dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan penegakan hukum terkait program BPJS Kesehatan yang meliputi penyampaian saran, gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja. Dan juga agar tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung aspek perluasan cakupan kepesertaan, penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja.

“Tersusunnya program kerja bersama untuk meminimalkan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial berdasarkan kewenangannya masing-masing. Juga menindaklanjuti ketidakpatuhan pemberi kerja, serta tersusunnya program kerja bersama yang efektif, terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam hal pendaftaran pekerja, penyampaian data lengkap dan benar serta pembayaran iuran berdasarkan kewenangan instansi,”ucapnya.

Kajari juga menambahkan, bahwa Kejaksaan Negeri Bitung terus meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya maupun BUMN/BUMD guna melaksanakan Tugas dan Wewenang Kejaksaan R.I. dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal ini pendampingan dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin pemberi kerja dan pekerja dibidang jaminan perlindungan kesehatan, guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaran Jaminan Sosial.

“Pada prinsipnya kami siap membantu memfasilitasi dalam rangka pembinaan badan usaha yang masih belum memperhatikan dan menjalankan regulasi terkait implementasi BPJS Kesehatan, khususnya di wilayah Kota Bitung. Dimana berdasarkan data menunjukkan perlu diadakan koordinasi dengan semua pihak agar program BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik,”pungkas Ariana.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Manado dr. Greisthy saat ditemui, menghimbau agar badan usaha yang masih belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan seluruh karyawannya. “Sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak dua kali dan usulan penghentian pelayanan publik tertentu yang akan diberikan oleh pemerintah daerah setempat,”imbaunya.

Hal ini tersebut, kata Greisthy, tertuang dalam Undang-undang (UU) No 24/2011, Pasal 11 huruf c, Pasal 17 UU No 24/2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 86/2013. Tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.(humas/ryp)