Kejari Pantau Pelaksanaan Proyek Perangkat Daerah

BITUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung memastikan akan memantau sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN dan APBD tahun anggaran 2018 pada setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bitung.

“Jika ditemukan adanya penyimpangan, pasti akan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Untuk itulah jika sekiranya ada laporan, sesuai dengan tugas dan kewenangan, pihak Kejaksaan wajib memantaunya. Dengan begitu pemantauan tetap berjalan setiap saat dan setiap waktu, meskipun untuk saat ini pihak Kejaksaan tidak secara langsung menurunkan anggota,”ucap Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Agustian Sunaryo SH CN MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Rudolf Simanjuntak, SH.

Soal waktu pemantauan, Rudolf mengatakan, sejak dimulai pelelangan paket proyek, pengumuman hasil lelang, pengerjaan di lapangan, hingga penyelesaian suatu pekerjaan.

“Kendati sebelum pelelangan berjalan tidak ada wewenang Kejaksaan, namun semua instansi saya berharap agar menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam Undang-Undang,”pintanya.

Hanya saja, kata Kasipidsus, yang punya wewenang untuk memantau jalannya semua proyek yang menggunakan uang Negara bukan saja pihak Kejaksaan, tapi juga seluruh elemen, termasuk media massa, LSM, dan masyarakat.

“Kalau semuanya bersama-sama ikut memantau, pasti semua pembangunan yang ada di kota ini akan berjalan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan,”yakinnya.

Ia mengingatkan perangkat daerah agar selalu bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah diberlakukan, sehingga di tahun anggaran 2018 ini tidak ada lagi temuan.

Agar semua kegiatan proyek itu nantinya berjalan dengan baik, sejak adanya pelelangan, hingga pelaksanaan proyek itu berlangsung, Rudolf berharap agar bertindak kepada semua calon rekanan dengan seadil-adilnya.

“Maksudnya, jangan sampai yang seharusnya menang di dalam lelang, tapi justru dikalahkan, atau yang semestinya kalah dimenangkan. Artinya, panitia di dalam menjalankan kegiatan harus menjalankan prosedur pelelangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang,”tegasnya.

Ia menyebut sejumlah peraturan yang mengatur tentang kegiatan proyek. Diantaranya, Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010.

Rudolf pun mengingatkan calon rekanan agar tidak mencoba untuk memancing atau mengintervensi kepala perangkat daerah atau panitia Pokja untuk minta dimenangkan di dalam pelelangan paket proyek.

“Berkompetensi lah dengan baik dan secara sehat. Jika memang dimenangkan, harus sesuai dengan prosedur, maka pekerjaannya pun akan mempunyai kualitas yang baik pula,”tandasnya.(humas/ryp)

No Response

Leave a reply "Kejari Pantau Pelaksanaan Proyek Perangkat Daerah"